Sepanjang Oktober dan November 2026, media nasional dan lembaga resmi memberitakan sejumlah peristiwa hukum yang menjadi perhatian publik, termasuk perkara yang menyangkut institusi Polri. Esai ini tidak membahas pokok perkara tersebut, dan penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Tujuan esai ini adalah merefleksikan sikap yang semestinya dipegang anggota Polri dalam keadaan apa pun, dengan berpijak pada semboyan Rastra Sewakottama, yang berarti Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa. Kajian dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui telaah dokumen resmi Polri, pemberitaan media, dan literatur pemolisian masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa doktrin Polisi Bersama Masyarakat merupakan perwujudan kontemporer dari Rastra Sewakottama. Keberhasilannya bergantung pada kesadaran diri dan keteguhan sikap setiap anggota. Esai ini merumuskan lima laku harian yang dapat diterapkan langsung, yaitu hadir sebelum diminta, mendengar dengan rendah hati, menolong tanpa ditanya, menuntaskan dengan sabar, dan menjaga kehormatan diri.
Kata kunci: Rastra Sewakottama, kesatria Bhayangkara, kesadaran diri, Polisi Bersama Masyarakat, pengabdian
1Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pada 3 November 2026, Badan Reserse Kriminal Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam perkara dugaan penyadapan ilegal (Puspitasari, 2026). Esai ini berhenti pada fakta yang diumumkan tersebut. Pokok perkara adalah kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim, dan setiap tersangka berhak atas asas praduga tak bersalah.
Bagi anggota Polri, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apa yang sedang terjadi di tingkat nasional, melainkan bagaimana tetap berdiri tegak dan tetap melayani, apa pun yang terjadi. Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam institusi Polri dapat berganti, tetapi standar integritas harus tetap dipertahankan (Antara Megapolitan, 2026).
Tahun 2026 menandai usia Bhayangkara ke-80. Menjelang hari jadinya, Polri menggelar upacara penyucian Panji Rastra Sewakottama. Pembersihan panji dalam upacara itu dimaknai sebagai upaya membersihkan segala kekurangan dan tekad untuk terus melakukan perbaikan (Tribratanews Polri, 2026a). Setiap anggota sesungguhnya membawa panji itu di dalam dirinya, dan ketika keadaan sedang berat, panji di dalam diri itulah yang perlu dibersihkan dan dikibarkan kembali.
1.2 Rumusan Masalah
Esai ini menjawab dua pertanyaan, yaitu:
- bagaimana makna Rastra Sewakottama dapat menjadi fondasi sikap pantang menyerah bagi anggota Polri; dan
- bagaimana sikap tersebut diwujudkan secara nyata dalam doktrin Polisi Bersama Masyarakat.
1.3 Tujuan dan Metode
Esai ini bertujuan menyajikan refleksi yang mudah dipahami seluruh anggota sekaligus memberikan pedoman tindakan yang konkret. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka kualitatif-deskriptif terhadap dokumen resmi Polri, pernyataan pimpinan Polri yang dimuat media, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah tentang pemolisian masyarakat.
2Kajian Pustaka
2.1 Makna Rastra Sewakottama
Rastra Sewakottama berasal dari bahasa Sansekerta. Rastra berarti bangsa atau rakyat, sedangkan sewakottama berarti pelayan terbaik. Semboyan ini merupakan Brata pertama dari Tribrata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954 (Tribratanews Polri, 2026b). Laman resmi Polri menegaskan bahwa Polri tumbuh dan berkembang dari rakyat dan untuk rakyat. Karena itu, Polri harus bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat, serta “harus jauh dari tindak dan sikap sebagai ‘penguasa’” (Kepolisian Negara Republik Indonesia, t.t.).
Laman yang sama menjelaskan bahwa warna hitam pada lambang Polri melambangkan keabadian serta sikap tenang dan mantap, dengan harapan agar Polri “selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun” (Kepolisian Negara Republik Indonesia, t.t.). Prinsip ini juga disandingkan dengan filosofi kepolisian modern Vigilant Quiescant, yang artinya kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tenteram.
2.2 Doktrin Polisi Bersama Masyarakat
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa Polisi Bersama Masyarakat adalah “doktrin kepemimpinan dan arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian” (Kompas.com, 2026). Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa doktrin ini berarti “Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat” (Suara.com, 2026).
Melalui Commander Wish, Kapolri menegaskan bahwa setiap anggota Polri harus memahami masyarakat, bekerja untuk masyarakat, dan bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat (Tribratanews Polri, 2026c). Tiga nilai yang menopangnya adalah integritas, soliditas, dan sinergitas (detikcom, 2026). Doktrin ini dijabarkan dalam delapan program Quick Wins, dan Polda Sulawesi Tengah menyiapkan 165 rencana aksi untuk mendukungnya (Antara Sulteng, 2026). Menurut Kapolri, ukuran keberhasilan diarahkan bergeser dari banyaknya perkara yang ditangani menjadi kualitas penyelesaian yang sah, berbasis bukti, memberikan kepastian, dan menghadirkan keadilan (Times Indonesia, 2026).
2.3 Pemolisian atas Persetujuan Masyarakat
Prinsip ketujuh dari prinsip-prinsip Peel (1829), sebagaimana dimuat Kementerian Dalam Negeri Inggris, menyatakan bahwa polisi harus menjaga hubungan dengan masyarakat yang mewujudkan tradisi historis bahwa “the police are the public and the public are the police”. Artinya, polisi hanyalah anggota masyarakat yang dibayar untuk mencurahkan seluruh perhatiannya pada tugas yang sebenarnya menjadi kewajiban setiap warga (Home Office, 2012).
2.4 Keadilan Prosedural dan Pemolisian Masyarakat
Tyler (1990) menemukan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum lebih banyak dipengaruhi oleh rasa diperlakukan adil daripada rasa takut terhadap hukuman. Rasa adil itu muncul ketika warga didengar, dihormati, dan diberi penjelasan. Trojanowicz dan Bucqueroux (1990) menegaskan bahwa pemolisian masyarakat (community policing) bertumpu pada kemitraan dengan warga dan pemecahan akar masalah, bukan hanya penindakan setelah kejadian.
2.5 Landasan Yuridis Tugas Pokok Polri
Tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Pasal tersebut menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2002). Ketiga tugas pokok ini berkedudukan setara. Melindungi, mengayomi, dan melayani bukanlah pelengkap, melainkan inti pengabdian.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 17 Juni 2026 tidak mengubah rumusan Pasal 13, tetapi memperluas rincian tugas dalam Pasal 14 ayat (1). Perluasan itu antara lain mencakup penanggulangan tindak pidana siber (huruf h) dan perlindungan keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (huruf j) (Republik Indonesia, 2026). Undang-undang ini juga mengatur netralitas Polri dalam politik praktis (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2026). Penjelasan Umum undang-undang tersebut juga menegaskan kebutuhan transformasi budaya Polri yang “inklusif, humanis, atau mampu menjamin pelindungan hak asasi manusia” (Republik Indonesia, 2026).
3Pembahasan
3.1 Kesatria: Jiwa yang Tidak Mengenal Menyerah
Dalam budaya Nusantara, kesatria bukan sekadar orang yang berani bertempur. Kesatria adalah orang yang memegang janji, melindungi yang lemah, mengakui kesalahan, dan tetap berdiri ketika orang lain mundur. Kekuatannya terletak pada keteguhan hati, bukan pada senjata. Seorang kesatria Bhayangkara diuji setidaknya dalam lima keadaan berikut.
- Saat dikritik. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia memeriksa diri, memperbaiki yang salah, lalu menjawab dengan kerja.
- Saat institusinya diberitakan buruk. Ia tidak melepas kebanggaan sebagai Bhayangkara dan tidak pula membela secara membabi buta. Ia menyerahkan perkara kepada hukum dan memastikan dirinya tetap bersih.
- Saat lelah dan jauh dari keluarga. Ia mengingat bahwa ada warga yang dapat tidur tenang karena ia berjaga.
- Saat sarana terbatas. Ia tidak menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk berhenti melayani.
- Saat tidak ada yang melihat. Ia tetap jujur karena integritas sejati diuji ketika tidak ada saksi.
Dalam kelima keadaan tersebut berlaku satu sikap: jatuh boleh, menyerah jangan. Inilah wujud nyata harapan agar Polri tidak goyah dalam situasi dan kondisi apa pun.
3.2 Kesadaran Diri sebagai Titik Awal Perubahan
Perubahan institusi kerap dibayangkan sebagai sesuatu yang besar, yang harus dimulai dari pucuk pimpinan dan berlangsung di pusat. Pandangan ini tidak keliru, tetapi tidak lengkap. Setiap perubahan, sebesar apa pun, selalu bermula dari kesadaran individu. Satu-satunya kendali yang pasti dimiliki setiap orang adalah kendali atas dirinya sendiri: atas cara ia bersikap, berbicara, dan memakai kewenangannya.
Kesadaran ini juga mengubah cara kita memandang sesama. Dalam keseharian kita terbiasa memilah: aku yang bertugas, kamu yang dilayani, kalian yang mengkritik, dan mereka yang dianggap berbeda. Padahal semuanya sesungguhnya adalah kita, sesama anak bangsa yang hadir dalam rupa, peran, dan tempat yang berbeda. Warga yang datang ke SPKT adalah kita dalam kesulitan. Pengkritik di media sosial adalah kita yang sedang kecewa. Rekan yang tersandung adalah kita yang lupa diri. Ketika polisi memandang masyarakat sebagai bagian dari dirinya, sikap “penguasa” kehilangan tempatnya, dan Rastra Sewakottama menemukan maknanya.
Untuk menjaga kesadaran itu, setiap anggota dapat bercermin setiap hari dengan tiga pertanyaan berikut.
- Hari ini, siapa yang hidupnya menjadi lebih ringan karena saya?
- Hari ini, adakah kewenangan yang saya gunakan di luar aturan, sekecil apa pun?
- Jika warga yang saya layani hari ini menceritakan pertemuannya dengan saya, apakah ia bercerita dengan bangga atau dengan kecewa?
3.3 Lima Laku Harian Kesatria Bhayangkara
Refleksi tersebut diterjemahkan ke dalam lima laku harian yang selaras dengan doktrin Polisi Bersama Masyarakat.
- Hadir sebelum dimintaBhabinkamtibmas menyambangi warga di rumah, pasar, dan kebun. Patroli diarahkan ke titik rawan berdasarkan data. Saat bencana, polisi datang paling awal dan pulang paling akhir.
- Mendengar dengan rendah hatiSetiap keluhan warga dicatat, diberi penanggung jawab dan tenggat, lalu dijawab. Petugas layanan 110 dan SPKT memperlakukan pelapor sebagai saudara yang sedang kesulitan.
- Menolong tanpa ditanyaAnggota ikut bergotong royong tanpa membedakan agama, suku, dan pilihan politik, serta mendampingi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, dengan empati. Program POLIRAN, yang membantu warga memperoleh pekerjaan dan memberantas calo tenaga kerja, menjadi contohnya (Tribratanews Polda Metro Jaya, 2026).
- Menuntaskan dengan sabarPelapor menerima SP2HP tepat waktu. Perselisihan ringan diselesaikan melalui keadilan restoratif bila memenuhi syarat hukum. Kejahatan narkoba, judi daring, dan penipuan digital ditindak tegas dan berbasis bukti, sejalan dengan tugas penanggulangan tindak pidana siber dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.
- Menjaga kehormatan diriAnggota menolak setiap pemberian yang berkaitan dengan tugas, menggunakan setiap kewenangan hanya sesuai prosedur, menjaga netralitas dalam politik praktis sebagaimana diatur undang-undang, dan menjauhi sikap arogan, baik di lapangan maupun di media sosial.
3.4 Konteks Kabupaten Poso
Poso mengajarkan bahwa masyarakat yang pernah terluka dapat bangkit kembali bila semua pihak memilih bergandengan tangan. Kerukunan hari ini adalah hasil kerja panjang warga, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri, dan kerukunan itu harus dijaga setiap hari. Bagi jajaran Polres Poso, Rastra Sewakottama dan Polisi Bersama Masyarakat berarti menjadi penjaga kerukunan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan para tokoh, menjadi penyejuk yang mengajak warga merujuk pada informasi resmi, menjadi penolong dalam persoalan nyata warga, serta menjadi teladan dari dalam.
4Penutup
4.1 Simpulan
Rastra Sewakottama dan Polisi Bersama Masyarakat menyampaikan pesan yang sama dalam bahasa zaman yang berbeda: polisi adalah abdi rakyat, bukan penguasa. Keteguhan sikap seorang kesatria Bhayangkara tidak bergantung pada keadaan di luar dirinya, tetapi pada kesadaran diri yang dijaga setiap hari. Kepercayaan masyarakat tidak dipulihkan melalui pidato, melainkan melalui satu pertolongan, satu urusan yang tuntas, dan satu sikap jujur pada satu waktu.
4.2 Saran
- Setiap anggota menjadikan tiga pertanyaan cermin sebagai bahan renungan harian, misalnya sebelum apel pagi.
- Pimpinan satuan menilai keberhasilan dari jumlah persoalan warga yang tuntas, bukan dari jumlah kegiatan yang dilaporkan.
- Satuan wilayah melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah secara rutin dalam forum mendengar keluhan warga.
“Perubahan tidak diukur dari besar atau kecilnya, tidak pula ditentukan oleh siapa yang memulai dan di mana ia terjadi. Perubahan berawal dari kesadaran diri, sebab kendali pertama, utama, dan paling pasti yang kita miliki adalah kendali atas diri sendiri. Aku, kamu, kalian, dan mereka sejatinya adalah kita, hanya hadir dalam rupa dan peran yang berbeda.”
Daftar Pustaka
Antara Megapolitan. (2026, 10 November). Hari Pahlawan, Kapolri ajak jajaran untuk teladani integritas Hoegeng. https://megapolitan.antaranews.com/berita/561159/hari-pahlawan-kapolri-ajak-jajaran-untuk-teladani-integritas-hoegeng
Antara Sulteng. (2026, 14 November). Polda Sulawesi Tengah siapkan 165 rencana aksi dukung Quick Wins Kapolri. https://sulteng.antaranews.com/berita/396817/polda-sulawesi-tengah-siapkan-165-rencana-aksi-dukung-quick-wins-kapolri
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2026). Abstrak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026
detikcom. (2026, 11 November). Pesan Kapolri ke jajaran: Jaga integritas, jauhi sikap arogan. https://news.detik.com/berita/d-8748481/pesan-kapolri-ke-jajaran-jaga-integritas-jauhi-sikap-arogan
Home Office. (2012, 10 Desember). Definition of policing by consent. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/policing-by-consent/definition-of-policing-by-consent
Kepolisian Negara Republik Indonesia. (t.t.). Arti lambang Polri. https://polri.go.id/arti-lambang
Kompas.com. (2026, 5 Oktober). Arti tagline “Polisi Bersama Masyarakat” dari Kapolri Suyudi. https://nasional.kompas.com/read/2026/10/05/17501171/arti-tagline-polisi-bersama-masyarakat-dari-kapolri-suyudi
Puspitasari, D. (2026, 3 November). Kronologi lengkap kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8737086/kronologi-lengkap-kasus-penyadapan-ilegal-terhadap-presiden-prabowo
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026
Suara.com. (2026, 5 Oktober). Gantikan Presisi, Polri resmi usung slogan baru “Polisi Bersama Masyarakat”. https://www.suara.com/news/2026/10/05/153320/gantikan-presisi-polri-resmi-usung-slogan-baru-polisi-bersama-masyarakat
Times Indonesia. (2026, 1 Oktober). Jadi Kapolri, Suyudi Ario Seto bawa “Polisi Bersama Masyarakat” jadi arah baru Polri. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/610979/jadi-kapolri-suyudi-ario-seto-bawa-polisi-bersama-masyarakat-jadi-arah-baru-polri
Tribratanews Polda Metro Jaya. (2026). Kapolri luncurkan POLIRAN, perluas lapangan kerja dan perintahkan pemberantasan calo tenaga kerja. https://tribratanews.metro.polri.go.id/kapolri-luncurkan-poliran-perluas-lapangan-kerja-dan-perintahkan-pemberantasan-calo-tenaga-kerja/
Tribratanews Polri. (2026a). Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polri gelar upacara penyucian Panji Rastra Sewakottama. https://tribratanews.polri.go.id/article/jelang-hari-bhayangkara-ke-80-polri-gelar-upacara-penyucian-panji-rastra-sewakottama
Tribratanews Polri. (2026b). Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia. https://tribratanews.polri.go.id/profil
Tribratanews Polri. (2026c). Kapolri: Commander Wish jadi pedoman personel dalam melayani masyarakat. https://tribratanews.polri.go.id/article/kapolri-commander-wish-jadi-pedoman-personel-dalam-melayani-masyarakat
Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (1990). Community policing: A contemporary perspective. Anderson Publishing.
Tyler, T. R. (1990). Why people obey the law. Yale University Press.